From: Subject: UU 11-2008 Date: Tue, 27 May 2008 11:05:11 +0700 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0034_01C8BFE9.8860F580" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0034_01C8BFE9.8860F580 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=2000+8&f=uu11-2008.htm&js=1 UU 11-2008
BAB I
KETENTUAN UMUM

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan = hukum=20 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah = hukum=20 Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat = hukum di=20 wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan = merugikan=20 kepentingan Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Pemanfaatan = Teknologi=20 Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas = kepastian=20 hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih = teknologi=20 atau netral teknologi.

Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi = Elektronik=20 dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari = masyarakat=20 informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional = dalam=20 rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan = efektivitas=20 dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap = Orang untuk=20 memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan = Teknologi=20 Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum = bagi=20 pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN = ELEKTRONIK

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat = (4) yang=20 mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, = Informasi=20 Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi = yang=20 tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, = dan dapat=20 dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak = yang=20 telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik = dan/atau=20 Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang = memenuhi=20 syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu = Informasi=20 Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh = Pengirim=20 ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan = telah=20 memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu = Informasi=20 Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali = Penerima=20 yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem = Elektronik=20 tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada = saat=20 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem = Elektronik yang=20 ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi = yang=20 digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau = Dokumen=20 Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik = dan/atau=20 Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar = kendali=20 Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik = dan/atau=20 Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di = bawah=20 kendali Penerima.

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi = Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi = Keandalan=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan = Pemerintah.

Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan = akibat=20 hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait = hanya kepada=20 Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat = proses=20 penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda = Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik = yang terjadi=20 setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang = terkait=20 dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan = dapat=20 diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk = mengidentifikasi=20 siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa = Penanda Tangan=20 telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang=20 terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan = Elektronik=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan = Pemerintah.

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara=20 Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus = memastikan=20 keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
(3)=20 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; = dan
b.=20 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia = berbadan hukum=20 Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang = beroperasi di=20 Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara = Sertifikasi=20 Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan=20 Pemerintah.

Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus = menyediakan=20 informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, = yang=20 meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda = Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri = pembuat=20 Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan = keberlakuan dan=20 keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang=20 tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan = Sistem=20 Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik = dan/atau=20 Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang = ditetapkan dengan=20 Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, = keotentikan,=20 kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan = Sistem=20 Elektronik tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau = petunjuk dalam=20 Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang = diumumkan dengan=20 bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang = bersangkutan=20 dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga = kebaruan,=20 kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan = Sistem=20 Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan=20 Pemerintah.

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat = dilakukan dalam=20 lingkup publik ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi = dan/atau=20 pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama = transaksi=20 berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan = Transaksi=20 Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan=20 Pemerintah.

Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam = Kontrak=20 Elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum = yang=20 berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam = Transaksi=20 Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum = Perdata=20 Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan = forum=20 pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif = lainnya=20 yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi = Elektronik=20 internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau = lembaga=20 penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani = sengketa yang=20 mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum = Perdata=20 Internasional.

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi = Elektronik=20 terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah = diterima dan=20 disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan = secara=20 elektronik.

Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi = Elektronik=20 sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen=20 Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat = hukum dalam=20 pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = diatur=20 sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam = pelaksanaan=20 Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang = bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala = akibat hukum=20 dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi = kuasa;=20 atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala = akibat hukum=20 dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab = penyelenggara Agen=20 Elektronik.
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal = beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara = langsung=20 terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab=20 penyelenggara Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal = beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa = layanan,=20 segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak = berlaku=20 dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, = dan/atau=20 kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, = dan/atau=20 masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar=20 pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana = dimaksud=20 pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar = prinsip=20 persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, = atau=20 masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak = oleh=20 Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain = dimaksud.

Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah = dan/atau=20 masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama = Domain oleh=20 masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama = Domain=20 yang diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah = Indonesia=20 dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang = tidak=20 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama = Domain=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan = Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen = Elektronik yang=20 disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual = yang=20 ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan=20 ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan = Perundang-undangan,=20 penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut = data=20 pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang=20 bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana = dimaksud pada=20 ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan = berdasarkan=20 Undang-Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = mendistribusikan=20 dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar=20 kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = mendistribusikan=20 dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = mendistribusikan=20 dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau = pencemaran=20 nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = mendistribusikan=20 dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau=20 pengancaman.

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = menyebarkan berita=20 bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam = Transaksi=20 Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = menyebarkan=20 informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau = permusuhan=20 individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, = agama,=20 ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak = mengirimkan=20 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman = kekerasan=20 atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan = cara apa=20 pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan = tujuan=20 untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan = melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem = pengamanan.

Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau = Dokumen=20 Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu = milik Orang=20 lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau = Dokumen=20 Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu = Komputer=20 dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak=20 menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,=20 penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen = Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) dan=20 ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas = permintaan=20 kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang = ditetapkan=20 berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara = intersepsi=20 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan = Pemerintah.

Pasal 32
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, = merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik = dan/atau=20 Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak = berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat = (1) yang=20 mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen = Elektronik=20 yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan = data=20 yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan=20 hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem = Elektronik=20 dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja = sebagaimana=20 mestinya.

Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan hukum=20 memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, = mendistribusikan,=20 menyediakan, atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang = dirancang=20 atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan = sebagaimana=20 dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang = sejenis dengan=20 itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan = tujuan=20 memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai = dengan Pasal=20 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan = tindak=20 pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian = Sistem=20 Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah = dan=20 tidak melawan hukum.

Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan=20 hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, = pengrusakan=20 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar = Informasi=20 Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah = data yang=20 otentik.

Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau = melawan=20 hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai = dengan=20 Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan = yang=20 dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di = luar=20 wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah = yurisdiksi=20 Indonesia.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap = pihak yang=20 menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi = Informasi yang=20 menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara = perwakilan=20 terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau = menggunakan=20 Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan = ketentuan=20 Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan = Peraturan=20 Perundang-undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana = dimaksud pada=20 ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, = atau=20 lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan = Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal = 40
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi = Informasi dan=20 Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan = Perundang-undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala = jenis=20 gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan = Transaksi=20 Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan = Peraturan=20 Perundang-undangan.
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang = memiliki=20 data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada = ayat (3)=20 harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta=20 menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan = data.
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada = ayat (3)=20 membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan=20 keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan=20 Pemerintah.

Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan = Teknologi=20 Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan = Transaksi=20 Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) = dapat=20 diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat = memiliki=20 fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42
Penyidikan terhadap = tindak=20 pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan = berdasarkan=20 ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang=20 ini.

Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik = Indonesia,=20 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang = lingkup=20 tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi=20 Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud = dalam=20 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan = tindak=20 pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan = Transaksi=20 Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan = memperhatikan=20 perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik,=20 integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan=20 Perundang-undangan.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem = elektronik=20 yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua = pengadilan negeri setempat.
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan = sebagaimana=20 dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya = kepentingan=20 pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang = tentang adanya=20 tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk = didengar=20 dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya = dugaan=20 tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang = ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau = keterangan=20 berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang = ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan = Usaha yang=20 patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang = ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana = yang=20 berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan = untuk=20 melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu = yang diduga=20 digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan = ketentuan=20 Undang-Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan = atau=20 sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara = menyimpang dari=20 ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam = penyidikan terhadap=20 tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana = berdasarkan=20 Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang=20 berlaku.
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, = penyidik=20 melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri = setempat=20 dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud = pada ayat=20 (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik = Indonesia=20 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada = penuntut=20 umum.
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi = Elektronik=20 dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik = negara=20 lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan = pemeriksaan di=20 sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai=20 berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan=20 Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau = Dokumen=20 Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta = Pasal 5=20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan = pidana=20 penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak=20 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling = lama 6=20 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu = miliar=20 rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun = dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar = rupiah).

Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) = tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta = rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) = tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta = rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) = tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta=20 rupiah).

Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara = paling lama=20 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 = (delapan ratus=20 juta rupiah).

Pasal 48
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) = tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar = rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 = (sembilan) tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar = rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 = (sepuluh) tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar = rupiah).

Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) = tahun=20 dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar=20 rupiah).

Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud=20 dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 = (sepuluh)=20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar=20 rupiah).

Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun = dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar=20 rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana = dimaksud dalam=20 Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun = dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar=20 rupiah).

Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 27=20 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak = dikenakan=20 pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 30=20 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem = Elektronik=20 serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah = dan/atau=20 yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok = ditambah=20 sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 30=20 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem = Elektronik=20 serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah = dan/atau=20 badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, = bank=20 sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas = penerbangan=20 diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal = ditambah=20 dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam = Pasal 27=20 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana = pokok=20 ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Pada saat = berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan = kelembagaan=20 yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak = bertentangan=20 dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
(1) = Undang-Undang=20 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling = lama 2=20 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar = setiap orang=20 mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan = penempatannya=20 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April = 2008
PRESIDEN=20 REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG = YUDHOYONO
Diundangkan di=20 Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI=20 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4843 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor=20 58)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR = 11 TAHUN=20 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I.=20 UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan = komunikasi telah=20 mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara = global.=20 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan = hubungan=20 dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan = sosial,=20 ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. = Teknologi=20 Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan=20 kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban = manusia,=20 sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang = dikenal=20 dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber = law,=20 secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan=20 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum = telematika=20 yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum = media,=20 dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum = teknologi=20 informasi (law of information technology), hukum dunia maya = (virtual=20 world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir = mengingat=20 kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem = komunikasi=20 baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan = teknologi=20 informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang = dapat=20 dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi = adalah=20 ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau = transaksi=20 secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait = dengan=20 perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah = sistem komputer=20 dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat = lunak=20 komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem=20 komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah = sekumpulan=20 instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun = bentuk lain,=20 yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer = akan=20 mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk = mencapai=20 hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi = tersebut.
Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan = keberadaan=20 sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang = berbasis=20 jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,=20 memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan = informasi=20 elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya = adalah=20 perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk = organisasi=20 dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi = tersebut dan=20 sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem = informasi secara=20 teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin = yang=20 mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber = daya=20 manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup = fungsi=20 input, process, output, storage, dan communication.
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah = sejak=20 lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan = kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik = sebagai=20 perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana = karena=20 kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah = diakses=20 kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku = transaksi=20 maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya = pencurian=20 dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, = pembuktian=20 merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik = bukan saja=20 belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara = komprehensif,=20 melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, = dan=20 dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan = demikian,=20 dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.
Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang = keperdataan=20 karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem = elektronik=20 (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan = nasional dan=20 internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang = teknologi=20 informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa = dapat=20 dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang = teknologi=20 informasi, media, dan komunikasi.
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang = disebut juga=20 ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat = dikategorikan=20 sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis = kegiatan pada=20 ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum=20 konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak=20 kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam = ruang siber=20 adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat = buktinya=20 bersifat elektronik.
Dengan demikian, subjek pelakunya harus = dikualifikasikan pula=20 sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam = kegiatan=20 e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang=20 kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas = kertas.
Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi = keamanan=20 dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan = komunikasi=20 agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga = pendekatan=20 untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek = hukum,=20 aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi = gangguan=20 keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan = hukum=20 bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan = teknologi=20 informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI = PASAL

Pasal=20 1
Cukup jelas

Pasal 2
Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak=20 semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau = dilakukan=20 oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum = yang=20 dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga = negara=20 Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun = badan=20 hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat = pemanfaatan=20 Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik = dapat=20 bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan = "merugikan=20 kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada = merugikan=20 kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan = martabat=20 bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, = serta=20 badan hukum Indonesia.

Pasal 3
"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi = pemanfaatan=20 Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang = mendukung=20 penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar = pengadilan.
"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi = Informasi=20 dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi = sehingga=20 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Asas kehati-hatian" = berarti=20 landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek = yang=20 berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak = lain dalam=20 pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Asas = iktikad baik"=20 berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi = Elektronik=20 tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum=20 mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain=20 tersebut.
"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" = berarti=20 asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak = terfokus=20 pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan = pada=20 masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis = meliputi=20 tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan = surat yang=20 digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan = administrasi=20 negara.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi = dan/atau=20 dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya = informasi=20 dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk = media=20 elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan=20 salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik = pada=20 dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi = yang=20 asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi = Elektronik=20 dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya = suatu=20 hak.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan = benar"=20 meliputi:
a. informasi yang memuat identitas serta status subjek = hukum dan=20 kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun=20 perantara;
b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang = menjadi=20 syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang = ditawarkan,=20 seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal = 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa = pelaku=20 usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha = setelah=20 melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah = dilakukan=20 Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa = trust=20 mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.
Ayat = (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas = bahwa=20 meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki = kedudukan=20 yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan = hukum=20 dan akibat hukum.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini = merupakan=20 persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan = Elektronik.=20 Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk=20 mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan=20 Elektronik.
Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur = tentang=20 teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan=20 Elektronik.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah = informasi=20 yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan=20 Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)
"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan = yang sesuai=20 dengan kebutuhan penggunaannya.
"Aman" artinya Sistem Elektronik = terlindungi=20 secara fisik dan nonfisik.
"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya = Sistem=20 Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Ayat = (2)
"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang = bertanggung=20 jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik=20 tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap = pemanfaatan=20 Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, = dan/atau=20 masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara = baik,=20 bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh = manfaat=20 yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam = kontrak=20 internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan = choice=20 of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak=20 tersebut.
Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat = dilakukan jika=20 dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan = dengan=20 prinsip hukum perdata internasional (HPI).
Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum = yang berlaku=20 berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan = ditetapkan=20 sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.
Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak = internasional,=20 termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih = oleh para=20 pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau = lembaga=20 penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, = kewenangan=20 forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. = Asas=20 tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of=20 presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda = tergugat=20 berada (principle of effectiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga = mencakup=20 disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang=20 bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan = antara para=20 pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor=20 identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau = sandi=20 lewat (password).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini = sebaiknya=20 dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "fitur" adalah fasilitas yang = memberikan=20 kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan = atas=20 informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan = (cancel),=20 edit, dan konfirmasi ulang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara = negara,=20 Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan = pada=20 prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip = pendaftar=20 pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak = kekayaan=20 intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti = pemeriksaan=20 dalam pendaftaran merek dan paten.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", = misalnya=20 melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang = terkenal, dan=20 nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
Ayat = (3)
Yang dimaksud dengan "penggunaan Nama Domain secara = tanpa hak"=20 adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan = untuk=20 menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang = intuitif=20 dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk = mendompleng=20 reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan=20 konsumen.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang = disusun=20 dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, = rahasia=20 dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh = Undang-Undang ini=20 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan = Perundang-undangan.

Pasal=20 26
Ayat (1)
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan = data pribadi=20 merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). = Hak=20 pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan = pribadi=20 dan bebas dari segala macam gangguan.
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi = dengan=20 Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
c. Hak pribadi merupakan = hak untuk=20 mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data=20 seseorang.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana = dimaksud pada=20 ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:
a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau = sengaja=20 berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak = untuk=20 menerimanya; atau
b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak = dapat atau=20 gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah = dan/atau=20 pemerintah daerah.
Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses = Komputer=20 atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi = atau=20 klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang=20 ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" = adalah=20 kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, = dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen = Elektronik=20 yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi = maupun=20 jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio=20 frekuensi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian" adalah = penelitian=20 yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki=20 izin.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh = masyarakat"=20 merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan = transaksi=20 elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang = memiliki=20 keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat = dipertanggungjawabkan=20 secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya = tersebut.
Huruf=20 i
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap = perbuatan=20 melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 = sampai=20 dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) = dan/atau=20 oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. = mewakili=20 korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
c. melakukan = pengawasan=20 dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi = keuntungan=20 korporasi.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

3D"ke
LDj =A9 2004 ditjen=20 pp
------=_NextPart_000_0034_01C8BFE9.8860F580 Content-Type: image/gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://www.djpp.depkumham.go.id/image/yup.gif R0lGODlhDAAMAIgAAAAAAAAAACH5BAEAAAEALAAAAAAMAAwAAAIYjI9pAHrMHIRpztdC1Dnzp2zO N5KjWCYFADs= ------=_NextPart_000_0034_01C8BFE9.8860F580--